Akal Sejarah Beta

Latest Posts

Dari Wikipedia

Kru senapan mesin Inggris mengguakan helm anti gas di pertempuran Somme, Juli 1916. Sumber: commons.wikimedia.org

Pada abad ke-19, kekuatan-kekuatan besar Eropa berupaya keras mempertahankan keseimbangan kekuatan di seluruh Eropa, sehingga pada tahun 1900 memunculkan jaringan aliansi politik dan militer yang kompleks di benua ini. Berawal tahun 1815 dengan Aliansi Suci antara Prusia, Rusia, dan Austria. Kemudian, pada Oktober 1873, Kanselir Jerman Otto von Bismarck menegosiasikan Liga Tiga Kaisar (Jerman: Dreikaiserbund) antara monarki Austria-Hongaria, Rusia, dan Jerman. Perjanjian ini gagal karena Austria-Hongaria dan Rusia tidak sepakat mengenai kebijakan Balkan, sehingga meninggalkan Jerman dan Austria-Hongaria dalam satu aliansi yang dibentuk tahun 1879 bernama Aliansi Dua. Hal ini dipandang sebagai metode melawan pengaruh Rusia di Balkan saat Kesultanan Utsmaniyah terus melemah. Pada tahun 1882, aliansi ini meluas hingga Italia dan menjadi Aliansi Tiga.

Setelah 1870, konflik Eropa terhindar melalui jaringan perjanjian yang direncanakan secara hati-hati antara Kekaisaran Jerman dan seluruh Eropa yang dirancang oleh Bismarck. Ia berupaya menahan Rusia agar tetap di pihak Jerman untuk menghindari perang dua front dengan Perancis dan Rusia. Ketika Wilhelm II naik tahta sebagai Kaisar Jerman (Kaiser), Bismarck terpaksa pensiun dan sistem aliansinya perlahan dihapus. Misalnya, Kaiser menolak memperbarui Perjanjian Reasuransi dengan Rusia pada tahun 1890. Dua tahun kemudian, Aliansi Perancis-Rusia ditandatangani untuk melawan kekuatan Aliansi Tiga. Pada tahun 1904, Britania Raya menandatangani serangkaian perjanjian dengan Perancis, Entente Cordiale, dan pada 1907, Britania Raya dan Rusia menandatangani Konvensi Inggris-Rusia. Meski perjanjian ini secara formal tidak menyekutukan Britania Raya dengan Perancis atau Rusia, mereka memungkinkan Britania masuk konflik manapun yang kelak melibatkan Perancis dan Rusia, dan sistem penguncian perjanjian bilateral ini kemudian dikenal sebagai Entente Tiga.

HMS Dreadnought 1906

Kekuatan industri dan ekonomi Jerman tumbuh pesat setelah penyatuan dan pendirian Kekaisaran pada tahun 1871. Sejak pertengahan 1890-an sampai seterusnya, pemerintahan Wilhelm II memakai basis industri ini untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam jumlah besar untuk membangun Kaiserliche Marine (Angkatan Laut Kekaisaran Jerman), yang dibentuk oleh Laksamana Alfred von Tirpitz, untuk menyaingi Angkatan Laut Kerajaan Britania Raya untuk supremasi laut dunia. Hasilnya, setiap negara berusaha mengalahkan negara lain dalam hal kapal modal. Dengan peluncuran HMS Dreadnought tahun 1906, Imperium Britania memperluas keunggulannya terhadap pesaingnya, Jerman. Perlombaan senjata antara Britania dan Jerman akhirnya meluas ke seluruh Eropa, dengan semua kekuatan besar memanfaatkan basis industri mereka untuk memproduksi perlengkapan dan senjata yang diperlukan untuk konflik pan-Eropa. Antara 1908 dan 1913, belanja militer kekuatan-kekuatan Eropa meningkat sebesar 50 persen.

Austria-Hongaria mengawali krisis Bosnia 1908–1909 dengan menganeksasi secara resmi bekas teritori Utsmaniyah di Bosnia dan Herzegovina, yang telah diduduki sejak 1878. Peristiwa ini membuat Kerajaan Serbia dan pelindungnya, Kekaisaran Rusia yang Pan-Slavik dan Ortodoks berang. Manuver politik Rusia di kawasan ini mendestabilisasi perjanjian damai yang sudah memecah belah apa yang disebut sebagai "tong mesiu Eropa".

Tahun 1912 dan 1913, Perang Balkan Pertama pecah antara Liga Balkan dan Kesultanan Utsmaniyah yang sedang retak. Perjanjian London setelah itu mengurangi luas Kesultanan Utsmaniyah dan menciptakan negara merdeka Albania, tetapi memperbesar teritori Bulgaria, Serbia, Montenegro, dan Yunani. Ketika Bulgaria menyerbu Serbia dan Yunani pada tanggal 16 Juni 1913, negara ini kehilangan sebagian besar Makedonia ke Serbia dan Yunani dan Dobruja Selatan ke Rumania dalam Perang Balkan Kedua selama 33 hari, sehingga destabilisasi di wilayah ini semakin menjadi-jadi.

Gavrilo Princip, seorang pelajar Serbia Bosnia,
ditahan sesaat setelah membunuh Adipati Agung
Franz Ferdinand dari Austria

Pada tanggal 28 Juni 1914, Gavrilo Princip, seorang pelajar Serbia Bosnia dan anggota Pemuda Bosnia, membunuh pewaris tahta Austria-Hongaria, Adipati Agung Franz Ferdinand dari Austria di Sarajevo, Bosnia. Peristiwa ini memulai satu bulan manuver diplomatik di antara Austria-Hongaria, Jerman, Rusia, Perancis, dan Britania, yang disebut Krisis Juli. Ingin mengakhiri intervensi Serbia di Bosnia, Austria-Hongaria mengirimkan Ultimatum Juli ke Serbia, yaitu sepuluh permintaan yang sengaja dibuat tidak masuk akal dengan tujuan memulai perang dengan Serbia. Ketika Serbia hanya menyetujui delapan dari sepuluh permintaan, Austria-Hongaria menyatakan perang pada tanggal 28 Juli 1914. Strachan berpendapat, "Tanggapan ragu dan awal oleh Serbia yang mampu membuat perubahan terhadap perilaku Austria-Hongaria bisa diragukan. Franz Ferdinand bukan sosok yang gila popularitas, dan kematiannya tidak membuat kekaisaran ini berduka sedalam-dalamnya".

Kekaisaran Rusia, tidak ingin Austria-Hongaria menghapus pengaruhnya di Balkan dan mendukung protégé lamanya Serbia, memerintahkan mobilisasi parsial sehari kemudian. Kekaisaran Jerman melakukan mobilisasi tanggal 30 Juli 1914, siap menerapkan "Rencana Shlieffen" berupa invasi ke Perancis secara cepat dan massal untuk mengalahkan Angkatan Darat Perancis, kemudian pindah ke timur untuk melawan Rusia. Kabinet Perancis bergeming terhadap tekanan militer mengenai mobilisasi cepat, dan memerintahkan tentaranya mundur 10 km dari perbatasan untuk menghindari insiden apapun. Perancis baru melakukan mobilisasi pada malam tanggal 2 Agustus, ketika Jerman menyerbu Belgia dan menyerang tentara Perancis. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia pada hari itu juga. Britania Raya menyatakan perang terhadap Jerman tanggal 4 Agustus 1914, setelah "balasan tidak memuaskan" terhadap ultimatum Britania bahwa Belgia harus dibiarkan netral.

Bersambung..

Dari Wikipedia

Gambaran medan tempur Perang Dunia I, sumber: commos.wikimedia.org

Perang Dunia I (PDI) adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II pada tahun 1939, dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia, yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu (berdasarkan Entente Tiga yang terdiri dari Britania Raya, Perancis, dan Rusia) dan Blok Sentral (terpusat pada Aliansi Tiga yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia; namun saat Austria-Hongaria melakukan serangan sementara persekutuan ini bersifat defensif, Italia tidak ikut berperang). Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi (Italia berada di pihak Sekutu) dan memperluas diri saat banyak negara ikut serta dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Perang Dunia I adalah konflik paling mematikan keenam dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat.

Penyebab jangka panjang perang ini mencakup kebijakan luar negeri imperialis kekuatan besar Eropa, termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hongaria, Kesultanan Utsmaniyah, Kekaisaran Rusia, Imperium Britania, Republik Perancis, dan Italia. Pembunuhan tanggal 28 Juni 1914 terhadap Adipati Agung Franz Ferdinand dari Austria, pewaris tahta Austria-Hongaria, oleh seorang nasionalis Yugoslavia di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina adalah pencetus perang ini. Pembunuhan tersebut berujung pada ultimatum Habsburg terhadap Kerajaan Serbia. Sejumlah aliansi yang dibentuk selama beberapa dasawarsa sebelumnya terguncang, sehingga dalam hitungan minggu semua kekuatan besar terlibat dalam perang; melalui koloni mereka, konflik ini segera menyebar ke seluruh dunia.

Pada tanggal 28 Juli, konflik ini dibuka dengan invasi ke Serbia oleh Austria-Hongaria, diikuti invasi Jerman ke Belgia, Luksemburg, dan Perancis; dan serangan Rusia ke Jerman. Setelah pawai Jerman di Paris tersendat, Front Barat melakukan pertempuran atrisi statis dengan jalur parit yang mengubah sedikit suasana sampai tahun 1917. Di Timur, angkatan darat Rusia berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Utsmaniyah, namun dipaksa mundur dari Prusia Timur dan Polandia oleh angkatan darat Jerman. Front lainnya dibuka setelah Kesultanan Utsmaniyah ikut serta dalam perang tahun 1914, Italia dan Bulgaria tahun 1915, dan Rumania tahun 1916. Kekaisaran Rusia runtuh bulan Maret 1917, dan Rusia menarik diri dari perang setelah Revolusi Oktober pada akhir tahun itu. Setelah serangan Jerman di sepanjang front barat tahun 1918, Sekutu memaksa pasukan Jerman mundur dalam serangkaian serangan yang sukses dan pasukan Amerika Serikat mulai memasuki parit. Jerman, yang bermasalah dengan revolusi pada saat itu, setuju melakukan gencatan senjata pada tanggal 11 November 1918 yang kelak dikenal sebagai Hari Gencatan Senjata. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak Sekutu.

Peristiwa di front Britania sama rusuhnya seperti front depan, karena para pihak terlibat berusaha memobilisasi tenaga manusia dan sumber daya ekonomi mereka untuk melakukan perang total. Pada akhir perang, empat kekuatan imperial besar—Kekaisaran Jerman, Rusia, Austria-Hongaria, dan Utsmaniyah—bubar. Negara pengganti dua kekaisaran yang disebutkan pertama tadi kehilangan banyak sekali wilayah, sementara dua terakhir bubar sepenuhnya. Eropa Tengah terpecah menjadi beberapa negara kecil. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk dengan harapan mencegah konflik seperti ini selanjutnya. Nasionalisme Eropa yang muncul akibat perang dan pembubaran kekaisaran, dampak kekalahan Jerman dan masalah dengan Traktat Versailles diyakini menjadi faktor penyebab pecahnya Perang Dunia II.

Penamaan Perang Dunia I
Di Kanada, Maclean's Magazine pada bulan Oktober 1914 menuliskan, "Sejumlah perang memberi namanya sendiri. Perang ini namanya Perang Besar." Sejarah asal usul dan bulan-bulan pertama perang diterbitkan di New York pada akhir 1914 dengan judul The World War (Perang Dunia). Selama periode antarperang, perang ini lebih sering disebut Perang Dunia dan Perang Besar di negara-negara berbahasa Inggris.

Setelah pecahnya Perang Dunia Kedua tahun 1939, istilah Perang Dunia I atau Perang Dunia Pertama menjadi standar, dengan sejarawan Britania dan Kanada yang lebih suka Perang Dunia Pertama, dan Amerika Perang Dunia I. Kedua istilah ini juga dipakai selama periode antarperang. Frasa "Perang Dunia Pertama" pertama dipakai bulan September 1914 oleh filsuf Jerman Ernest Haeckel, yang mengklaim bahwa "tidak ada keraguan bahwa alur dan tokoh 'Perang Eropa' yang dikhawatirkan ... akan menjadi perang dunia pertama dalam arti sepenuhnya." The First World War (Perang Dunia Pertama) juga merupakan judul buku sejarah tahun 1920 karya perwira dan jurnalis Charles à Court Repington.

Bersambung..

Berdasarkan info yang ditulis dari blog Indonesia Zaman Doeloe foto ini terjadi pada waktu 1949 yang bertempat di Jakarta. Kemungkinan ini adalah Kabinet Hatta I. Dilihat dari wajah tokoh-tokohnya dari kiri ke kanan terdiri dari :
- Mohammad Roem (tidak ada jabatan, saat itu Ketua Delegasi Roem-Royen)
- Kemungkinan H. Masjkur (Mentri Agama)
- Mohammad Hatta (Perdana Mentri)
- Soekarno (Presiden RI)
- Kemungkinan Hamengkubuwono IX (Mentri Pertahanan dan Negara)
- Agus Salim (Mentri Luar Negeri)
- Ali Sastroamidjojo (Mentri Pendidikan)
- Mohammad Natsir (Mentri Penerangan)

Sumber foto: Bert Hardy | Picture Post/Getty Images

Mari Bersuka Ria dengan Irama Lenso adalah album berisi sejumlah lagu yang dinyanyikan oleh Bing Slamet, Rita Zahara, Titiek Puspa, dan Nien Lesmana, diiringi orkes Irama pimpinan Jack Lesmana. Diedarkan pada tahun 1965 oleh The Indonesian Music Company Irama LTD. Dalam covernya tertulis “dipersembahkan oleh para seniman Indonesia dan karyawan IRAMA bertalian dengan DASA-WARSA KONFERENSI AFRIKA-ASIA”. dibagian lain juga tertulis “Saja restui. Setudju diedarkan, Soekarno 14/4 ’65″

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Mari_Bersuka_Ria_dengan_Irama_Lenso

Oleh Ridwan Hd.

Sjafruddin Prawiranegara, foto sekitar 1946-1947
Dari gahetna.nl

Di awal September 1945 terjadi diskusi hangat antara utusan Komie Nasional Indonesia (KNI) Keresidenan Priangan dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Mereka mengusulkan kepada Wakil Presiden agar negara yang baru merdeka ini bisa menerbitkan mata uangnya sendiri. Sjafruddin Prawiranegara, sebagai salah satu anggota utusan KNI Keresidenan Priangan yang dianggap paling menguasai masalah uang, mencoba meyakinkan Hatta tentang pentingnya pembuatan uang.

“Apa perlunya mengeluarkan uang baru?” tanya Hatta yang masih agak keberatan dengan usul tersebut. “Oleh dunia internasional kita dapat dituduh sebagai pemalsu uang dan andaikata kita ditangkap Belanda, kita aka dihukum sebagaimana demikian.” sambungnya.

“Kalau pemerintah Republik, termasuk Bung Hatta, memang mengalami nasib sial dan ditangkap Belanda, anggota-anggotanya bukan akan dihukum sebagai pemalsu uang, melainkan juga karena telah melakukan suatu kejahatan yang oleh Belanda akan dipandang lebih berat, yaitu memproklamasikan kemerdekaan yang merupakan suatu pemberontkan terhadap kekuasaan Belanda yang sah.” tanggap Sjafruddin.

“Baiklah,” tanggap Hatta, “Apakah pada taraf perjuangan sekarang perlu dikeluarkan uang baru?” kembali lagi Hatta bertanya untuk mencari jawaban yang meyakinkan pentingnya usul ini. Kemudian Hatta menjelaskan, bahwa baginya cukup melanjutkan pemakaian uang yang dicetak Jepang tanpa membuang-buang waktu dan tenaga untuk mengeluarkan uang baru. Lalu ia mencontohkan pemerintahan Bolsyewik di Rusia. Ketika pemerintahan Tsar berhasil digulingkan, pemerintah komunis tidak mengeluarkan uang baru, tetapi tetap memakai uang lama.

Contoh yang dijelaskan Hatta tersebut bisa dibantah Sjafruddin. Apa yang terjadi di Rusia tidak berlaku buat kasus yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, Pemerintahan Bolsyewik tidak mendirikan negara baru, hanya pemerintahan yang ditukar. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki perubahan status dari negara jajahan menjadi negara merdeka. “Justru karena itu perlu diadakan uang baru sebagai salah satu atribut dari kemerdekaan negara kita!” ucap Sjafruddin terus meyakinkan seperti yang dituliskan Aji Rosidi dalam buku Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt.

Usaha meyakinkan pemerintah yang dilakukan Sjafruddin atas pentingnya memiliki mata uang sendiri akhrinya dapat diterima. Namun, situasi negara yang masih genting belum bisa mewujudkan gagasan mata uang. Kembali hadirnya Belanda melalui pasukan NICA dan pergolakan politik yang terjadi dalam tubuh pemerintahan Republik, sangat menguras konsentrasi.

Meski begitu, usaha untuk terlaksananya gagasan ini sudah mulai diseriusi sejak Oktober 1945. Tepatnya 24 Oktober, Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis membentuk sebuah tim untuk mengkaji perusahaan-perusahaan percetakan mana saja yang bisa dipercaya mencetak uang. Kemudian pada 7 November 1945, Mentri Keuangan membentuk suatu panitia yang dinamakan Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indoesia. Tugasnya adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pencetakan uang. Kemudian dibentuk juga panitia yang nantinya akan ditugaskan untuk pengedaran dan penyimpanan.

Dalam proses perencanaan pencetakan tersebut Sjafruddin yang kala itu juga masih menjabat sebagai pegawai Kementrian Keuangan (Sebelumnya di masa Hindia Belanda ia adalah Pegawai Pajak), selain juga sebagai pencetus, turut serta dalam usaha pelaksanaannya. Terjadinya beberapa kali pergantian Mentri Keuangan dan situasi perang yang tak menentu membuat rencana ini berjalan lambat.

Sjafruddin segera memutuskan kesediannya ketika ditawari menjadi Mentri Muda Keuangan pada Kabinet Sjahrir II sebagai wakil dari Masyumi. Ia ingin segera menyaksikan kelahiran uang baru Republik Indonesia. Dia yakin, jika mendapat kedudukan pada posisi tersebut rencana yang digagasnya bisa segera terlaksana. Gagasan inilah yang menjadi keyaninan Sjafruddin bahwa mata uang merupakan sebuah eksistensi negara berdaulat. Tidak seperti mata uang dari Belanda dan Jepang, yang kala itu masih beredar, sebagai lambang pemerintahan kolonial.

Mata uang ORI 1 Rupiah

Pada Kabinet Sjahrir III, Sjafruddin diangkat menjadi Mentri Keuangan. Di masanya ini, setelah melalui proses yang panjang dan hambatan yang begitu banyak, mata uang yang dinamankan Oeang Republik Indonesia (ORI) keluar secara resmi pada 29 – 30 Oktober 1946. Sejak saat itu, secara de facto ORI menadi alat penukar dan pembayaran yang sah di wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang baru meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera.

Pengeluaran uang ORI didasarkan pada dua Undang-undang. Pertama, Undang-undang No. 17/1946 yang menyatakan akan dikeluarkan uang ORI bersama penjelasan bentuk, warna, dan nilai uang yang akan dikeluarkan. Kedua, Undang-undang No. 19/1946 yang menjelaskan dasar penetapan nilai intrisik ORI, waktu peredaran, cara pembayaran hutang ketika ORI telah beredar, dan pengaturan harga-harga maksimal. ORI sendiri dipatok oleh pemerintah dengan nilai 10 ORI sama dengan emas murni seberat 5 gram.

Dalam menerbitkan ORI, pemerintah tidak mengeluarkan begitu saja. Mulai bulan Juni 1946, secara perlahan pemerintah sudah menghentikan peredaran Gulden dari De Javasche Bank (uang Belanda) dan Gulden dari De Japansche regering (uang Jepang) dengan cara mengeluarkan aturan pembatasan besar maksimal nilai tunai mata uang asing tersebut yang boleh dipegang oleh masyarakat. Kemudian jika seseorang atau perusahaan memiliki uang tunai yang melebihi batas maksimal nilai yang boleh dipegang, diwajibkan untuk disimpan di bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Setelah ORI terbit, masyarakat bisa menarik uang baru sesuai kurs uang lama yang telah ditetapkan.

Ketika masuk jatuh tempo pada 29-30 Oktober 1946, uang ORI diedarkan secara serentak ke wilayah Jawa-Madura. Pengedaaran ORI secara serentak sudah dilakukan kordinasi dengan pejabat daerah setempat, sehingga distribusi uang dengan mudah bisa merata melalui pejabat daerah. Agar masyarakat tidak dirugikan, Pemerintah menempuh kebijaksanaan dengan mengadakan pembagian uang baru secara cuma-cuma kepada masyarakat secara merata sebagai imbalan dari uang lama yang tidak berlaku lagi. Tiap-tiap orang mendapat pembagian senilai 1 ORI dan tiga sen. Kebijakan ini atas pertimbangan bahwa setiap orang masih memiliki uang tunai sebesar 50 Gulden De Japansche regering (uang Jepang).

Pemerintah dengan Sjafruddin sebagai Mentri Keuangan juga telah menyadari bawah peralihan mata uang ini akan mengguncangkan kehidupan masyarakat. Pemerintah sudah melakukan antisipasi, yaitu antisipasi terhadap praktek-praktek spekulan yang mencari keuntungan dari permainan kurs mata uang, dan antisipasi terhadap bahaya inflasi. Langkah awal untuk mengantisipasi itu, pada malam 28 Oktober 1946, Mentri Keuangan Sjafruddin berpidato melalui Radio Republik Indonesia (RRI) untuk menjelaskan tentang ORI dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan masyarakat untuk menghindari keguncangan ekonomi yang tidak ingin diharapkan.

Dalam pidatonya Sjafruddin menekankan bahwa keluarnya ORI bukan berarti permasalahan dan penderitaan ekonomi berhenti dan menjadi makmur. Uang hanyalah sebagai alat penukar, pembayaran dan pengukur harga, sehingga memudahkan orang untuk berdagang. Uang tak secara langsung bisa menambah jumlah barang dan disertai kemakmuran. Bagi Sjafruddin, kemakmuran bisa teratasi dengan memperbanyak produksi. Maka, dengan dibagikan uang baru kepada rakyat Republik Indonesia, bukan berarti harus hidup bersenang-senang menikmati uang yang dipegang. Jika rakyat tak bisa menahan konsumsinya tanpa diimbangi produksi yang meningkat, masalah inflasi bisa terjadi.

“Berhematlah sehemat-hematnya, jangan membeli apabila tak perlu sekali.” Ucap Sjafruddin dalam pidatonya. Anjuran ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat tidak konsumtif. Jika masyarakat tida bisa mengotrol konsumsinya atau dengan kata lain permintaan meningkat tanpa diimbangi dengan meningkatnya produksi, dapat menyebabkan harga-harga melambung.

Anjuran Sjafruddin tersebut juga diikuti dengan anjuran kepada para pedagang maupun pengusaha agar, “janganlah menjual banyak-banyak. Seorang pembeli dibatasi pembeliannya, tetapi sekali-kali jangan menutup toko atau warungnya.” Inilah anjuran yang ditujukan kepada pihak pedagang untuk menekan angka konsumsi rakyat.

Anjuran-anjuran yang dijelaskan Sjafruddin menujukan bukti bahwa kesejahteraan bukan terlihat dari banyaknya uang yang dimiliki karena bisa mencetak uang sendiri, tetapi dari usaha dan kerja keras dengan meningkatkan produksi. ORI lahir hanya sebagai alat tujuan perjuangan, bukan untuk menumpuk kekayaan negara.

Sebagai alat tujuan perjuangan, lahirnya ORI termasuk strategi efektif mengatasi hiperinflasi yang terjadi pada GuldenDe Japansche regering pada saat itu. Ekonomi negara sempat jatuh gara-gara pihak Belanda berhasil merampas cadangan uang Gulden De Japansche regering, yang kemudian dihamburkan kepada masyarakat. Kelakukan Belanda ini memberikan dampak inflasi karena mata uang ini yang paling banyak digunakan oleh rakyat pasca sepeninggalan Jepang. Harga-harga pun meningkat drastis. Indonesia menderita kerugian yang sangat besar. Inilah salah satu cara Belanda menghancurkan ekonomi Indonesia. Dengan hadirnya ORI, bersama anjuran Sjafruddin, inflasi perlahan teratasi. Kelak ORI menjadi cikal bakal mata uang Rupiah dan Sjafruddin menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama yang diangkat pada 1953.

Oleh Ridwan Hd

Manusia yang berusaha terbang

Oleh Yusuf Maulana

PAGI 29 Maret 1830, sarapan sang Sultan bersama Residen van Nes berasa istimewa. Sambil menikmati sajian yang ada, Sultan mendengarkan “kabar yang menggembirakan”. Menggembirakan bagi penguasa kolonial dan para pemangku Sultan yang masih terbilang bocah itu. Sekira tidak kurang 40 kilometer dari tempat mereka sarapan, sang pengumandang Perang Jawa, Pangeran Dipanegara, berhasil ditangkap di Magelang sehari sebelumnya lewat sebuah siasat culas bermuslihat. Ditangkapnya (atau mungkin lebih tepat diujar: ditipunya) Dipanegara memiliki dampak serius, yakni kian kokohlah kekuasaan raja muda itu: Sultan Hamengku Buwana V. Dialah penguasa Kasultanan Yogyakarta yang sejak 1828 sudah disokong kompeni Belanda.

Para pejabat Belanda, khususnya para residen, tampaknya menyukai figur muda, lugu, dan—tentu saja—mudah dikendalikan. Perempuan ningrat bernama Raden Ajeng Handaliah, putri Pangeran Arya Suryengalaga (putra Hamengku Buwana III), sosok berikutnya yang dilirik van Nes. Lewat perantara dan izin van Nes, Handaliah yang masih berumur 13 tahun disunting Hamengku Buwana V, yang terbilang sepupu pertamanya. Handaliah, yang kemudian digelari Ratu Kedhaton, diajukan sebagai “pengganti” istri pertama Sultan yang diceraikan: Raden Ajeng Suradinah alias Ratu Kencana. Dari Handaliah kelak terlahir sosok anak lelaki yang sebetulnya begitu didamba sang Sultan—bernama Raden Mas Mohamad. Sayangnya, Mohamad gagal naik takhta meneruskan posisi sang ayahanda.

Andai orang melihat rupa Ratu Kencana, pastilah bingung dengan putusan Sultan. Betapa tidak bingung, mengingat dalam laporan Belanda, istri pertama Hamengku Buwana V disebut-sebut sebagai “gadis tercantik di Yogyakarta”. Anehnya, Suradinah atau Ratu Kencana tidak pernah “disentuh” sang Sultan sejak malam pertama. Ada desas-desus yang beredar di luar tembok keraton. Sang istri dikabarkan cucu seorang budak. Beda kelas, apalagi dari kalangan pemberontak. Tidak hanya itu, nama Suradinah juga disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Residen Yogyakarta kala itu, F.G. Valck. Sebuah kondisi yang tentunya amat memalukan kehormatan Sultan andaikata benar fakta ini. Ringkas cerita, sampai resmi diceraikan, pernikahan Suradinah dengan Sultan tidak membuahkan keturunan.

Residen Valck sendiri di mata penerusnya, van Nes, sebagai sosok antagonis. Sebuah pandangan yang lazim di sesama pejabat kompeni. Pada saat itu, tulis Vincent J.H. Houben (2002) dalam edisi terjemah Keraton and Kompeni; Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870, van Nes secara sistematis sibuk mendiskreditkan kebijakan Valck. Bahkan dia merendahkan Valck dengan menyebutnya sebagai penjahat “hanya semata-mata agar ia dapat memuaskan keinginan terpendamnya untuk berkuasa dan mencurahkan perhatiannya secara bebas kepada Raden Ayu, sang orang Jawa itu.” Raden Ayu yang dimaksud tidak lain Raden Ajeng Suradinah, istri sah Sultan Yogyakarta.

Minuman keras, merujuk laporan van Nes, diwartakan begitu dekat dengan keseharian Sultan hingga ia pun mengalami kebosanan hidup. Tahu persis kualitas mahligai penguasa Yogyakarta, kelak saat dipilih sebagai residen, van Nes merestui pernikahan Sultan dengan Handaliah. Yang diperbuat van Nes hanya mengulang pendahulunya, yakni mengendalikan para penguasa Keraton Yogyakarta.

Pada era Valck menjabat, ia memainkan peran begitu besar, terutama dalam rapat-rapat Dewan Kerajaan, lembaga pemerintahan yang mewakili Hamengku Buwana V selama masih kecil. Houben menuliskan pengaruh sang residen itu sebagai berikut (halaman 353-354):

“Masalah-masalah yang berhubungan dengan pengelolaan tanah, urusan-urusan negara, dan jabatan sang raja yang masih sangat muda itu nyatanya diputuskan sendiri oleh residen secara sepihak. Raden Tumenggung Gondokusuma, berkat Valck, diangkat sebagai pengawas tanah-tanah pajak. Pengelolaan tanah-tanah lungguh, dan penyewaannya kepada orang-orang asing dikenai peraturan-peraturan yang ketat. Pendapatan dan pengeluaran keraton diawasi dan dikaji secara menyeluruh oleh residen. Terakhir, residen mengatur perkawinan antara Hamengku Buwana V dan Raden Ajeng Suradinah meskipun banyak ditentang oleh kalangan dalam Keraton Yogya.

Meski hanya memiliki alat-alat formal yang sangat terbatas untuk memainkan kekuasaannya melakukan itu, nyatanya Valck menempatkan wakil (pengampu) dan nayaka Yogya di bawah kendali hukum. Kerap tampak bahwa singgungan yang diucapkannya mengenai betapa tergantungnya keraton kepada kebaikan dan bantuan pemerintah Belanda cukup untuk menggantikan segala penentangan dan perlawanan.”

Pengaruh pihak asing (penjajah) lewat tangan Residen Valck tentu tidak tiba-tiba. Kebergantungan yang begitu dalam sebagaimana dituliskan Houben di di atas bisa dibayangkan sudah pada titik amat kritis. Patut diingat, situasi yang dicatat di atas ketika Keraton Yogyakarta relatif berkurang dari pengaruh kelompok pendukung Pangeran Dipanegara. Perang Jawa (1825-1830) belum lama usai, dan pengaruh kelompok dalam keraton yang kritis dan berjiwa oposan pada keberadaan Belanda nyaris tidak bersisa.

Salah satu wujud “kebaikan dan bantuan” dari pemerintah Belanda kepada penguasa Yogyakarta adalah berupa sumbangan dan utang. Dalam laporan Koloniaal Verslag 1849 Lampiran G dan H, serta Koloniaal Verslag 1850 Lampiran D, yang dirujuk Houben, disebutkan bahwa tahun 1849-1850 pemerintah setiap tahunnya menghabiskan 13.000-17.000 gulden untuk memberikan pembayaran-pembayaran dan tunjangan-tunjangan kepada Sultan, yang harus dibayar kembali. “Bantuan” ini tampak logis kalau melihat belanja para bangsawan Keraton Yogyakarta yang pada 1833 menghabiskan 300.000 gulden! Sebuah situasi keuangan yang semakin tahun bukan membaik.

Sebagai perbandingan, jumlah belanja bulanan penguasa Kasunanan Surakarta, yakni Paku Buwana VII, pada 1847 sebesar 15.929 gulden. Adapun besarnya bantuan pemerintah Belanda pada sang Sunan adalah 32.478 gulden setiap bulannya! Tentu saja, bantuan ini tidak cuma-cuma. Selain dikompensasi penguasaan tanah mancanagara, juga ada pembayaran utang. Dengan besarnya dana yang diterima setiap bulan, amat wajar bila Surakarta lebih dulu terjerat dalam pengaruh kompeni Belanda. Dan tetangganya, Yogyakarta, selepas Perang Jawa, kian lapang untuk diperlakukan serupa.

Belanda tahu betul bagaimana menjerat para penguasa pribumi di Jawa. Lebih-lebih, para bangsawan sudah larut dalam hidup glamor. Kesukaan pada barang-barang impor disertai gaya hidup seturut para penjajahnya amat memprihatinkan. Sebuah sikap yang dicela Dipanegara sebelum memekikkan perlawanan akibat kekecewaannya dengan gaya hidup saudara-saudaranya di keraton. Dalam bahasa sinis J. Groneman (1883, I: 19-21), “makin tinggi gelar kebangsawanannya, maka main buruk keuangannya.” Selain gaya hidup, orang-orang berdarah biru ini tidak diperbolehkan bekerja tapi saat yang sama harus menghidupi semua kerabat dekatnya.

Akibat gaya hidup juga, potensi rakyat terabaikan, dalam hal ini karya tangan mereka. Anton Haryono (2015) dalam disertasinya yang dibukukan, Mewarisi Tradisi Menemukan Solusi; Industri Rakyat Daerah Yogyakarta Masa Kolonial 1830-an – 1930-an), mencatat sektor-sektor yang terimbasi akibat kegemaran panutan mereka pada barang impor. Mulai dari tenun, batik, hingga kerajinan emas dan perak lambat laun tersingkirkan setelah para bangsawan istana memilih berduyun-duyun menyukai barang-barang impor.

Dengan pemikiran matang dan hati bening, “kebaikan” yang diberikan pihak kolonial Belanda sesungguhnya sebuah putusan amat berat. Tapi kultur dan alam berpikir feodal yang menempatkan kuasa raja/sultan di atas hak-hak rakyatnya, dan perasaan istimewa pada kalangan bangsawan istana, mendorong “kebaikan” itu dilihat sebagai sebuah prestise. “Kebaikan” yang menipu tidak pernah dianggap, justru malah jadi bahan perebutan dan menagih. Padahal, risikonya amat besar. Ada banyak amanah yang dipertaruhkan. Tanah, harta kekayaan keraton, hingga kehormatan seolah siap digadaikan demi utang, yang salah satunya untuk keperluan konsumtif berfoya-foya.

Sultan Hamengku Buwana V dengan kehormatan yang melekat dalam dirinya mestinya tidak perlu berulang. Cukup kiranya penduduk Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat yang merasakan kepemimpinan lemah dan tidak berintegritas lantaran pemunculan hingga jerat utang yang menyertainya. Sayangnya, kini tidak kurang 250 juta warga negeri bernama Republik Indonesia mendapati kenyataan tidak berbeda jauh dengan situasi Keraton Yogyakarta selesai Perang Jawa. Penguasa tanpa beban mencari utang ke sana kemari atas nama investasi. Mengundang pihak asing untuk memberikan utang, bahkan kepada lembaga keuangan di dalam negeri yang tidak membutuhkan utang sekalipun. Pembangunan dipermudah dengan slogan dan citra, tapi dengan bantuan asing.

Celakanya, pemberi utang yang dulu dominan bermata biru, masa sekarang melejitkan kalangan bermata (maaf) sipit. Tanpa rasa malu negeri seberang itu dijadikan pemain tunggal dan dominan selaku kreditor. Sekian proyek penuh gengsi dipertaruhkan tanpa pertimbangan dan penelitian matang. Semua seolah mesti terjadi. Sama halnya dengan tabiat seorang Sultan Hamengku Buwana V yang lemah dan sejak awal memang di bawah asuhan para pamanda yang berhati tak elok. Terlampau meroket sejak dini bukan sebagai bagian dari pengaderan memikat selaku negarawan tangguh. Dulu, hadirkan Hamengku Buwana V; kini, Presiden sejuta pesona hasil gadang-gadang media besar dan jutaan relawan berpamrih.

Maka, apalagi yang bisa diharapkan dari sebuah kekuasaan yang hadir rapuh dengan foya-foya citra dan topangan utang ketika ada provokasi di lautan berdaulat negeri sendiri pun dianggap aman sentosa belaka? Jangan tanya kamus cemburu pada mereka yang hidupnya dicekik utang oleh pihak penyerang. Insiden Laut Cina Selatan belakangan ini jadi area penumpahan wibawa kekuasaan di depan mata yang memalukan. Selaksa Raja Yogya yang mengasihani diri sendiri akibat tidak bisa apa-apa; melankolis seakan tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi kepiluan yang menyayat hati tapi apa ada diri pun telanjur hampa.

Utang menjerat terlampau dalam hingga kita saksikan hanya peremahan kenyataan yang ada. Sama halnya dengan cerita dari Yogyakarta—juga Surakarta. Vorstenlanden, daerah kerajaan pecahan Dinasti Mataram Islam pasca Perjanjian Giyanti 1755 ini pernah hadirkan sosok-sosok lemah tak berdaya sama sekali dengan bujuk rayu orang-orang berkemajuan dengan sekian pesona yang meluluhkan hati. Hilangnya sosok semacam Pangeran Dipanegara di lingkaran istana, hanya menguatkan sosok-sosok pintar bermain kata tapi korup, penggila citra dan kemewahan, juga tak peduli dengan utang dari bangsa asing. Sementara di saat yang sama rakyat kian sengsara, tanah-tanah warisan leluhur terus digadaikan dan diberikan ke penjajah, mereka abai dan terus menikmati surga dunia.

Terjadilah tanah nagara di kedua keraton ini terus menyusut hingga yang cakupannya nyaris serupa menjelang Republik Indonesia merdeka. Daerah-daerah yang pernah jadi kekuasaan jatuh bukan semata karena kalah perang, namun yang ironis adalah diberikan lantaran menyerah kalah dalam meja pembayaran utang dan raibnya moral. Tampaknya para penguasa yang sejatinya para khalifah itu lupa filosofi kekuasaan yang dilekatkan pada gelar secara turun-temurun. Misalkan mereka ingat maknanya, tentu sang junjungan mulia, Kanjeng Nabi Muhammad tidak tersingkir dalam ingatan.

“Barang siapa meminjam harta manusia dan dia ingin membayarnya, maka Allah akan membayarkannya. Barang siapa yang meminjamnya dan dia tidak ingin membayarnya, maka Allah akan menghilangkan harta tersebut darinya,” sabda Kanjeng Nabi sebagaimana tertulis dalam riwayat Imam Bukhari—dinukil dari laman Rumaysho. Tersebab utang (salah satunya) yang disepelekan, harta yang dimiliki kedua keraton menyusut. Andaikan tanah saja, tidak mengapa; bagaimana dengan susutnya moral dan nilai agama?

Hari ini, kita semua berharap, penguasa mau melek dan kembali ke jati diri bangsa yang (semoga) dicintainya tulus. Mau sejenak merenung, memikirkan pengalaman silam. Tentang pemberian bangsa asing yang tidak pernah sepi dari pretensi. Tentang kebaikan bangsa asing yang berpamrih untuk menguasai. Ribuan bisikan pendukung semestinya bukan jadi dalil untuk menimbang bijak sebuah putusan demi hadirkan bangsa sebenar bangsa. Bukan bangsa dalam imajinasi dan kebesaran diri dan pengagumnya belaka, yang sesungguhnya fatamorgana. Di lautan berbatasan negeri jiran, meski tiada penghuni dari anak negeri sendiri, pantang surut untuk melayangkan sebagai hadiah hanya karena pihak yang agresif merongrong tidak lain juragan pemberi utang besar.

______

*Pernah terbit untuk rubrik Perspektif Islampos.com